Desa Mulyasari, Ciampel-Karawang, Pemerintah Gratiskan HAKI untuk UKM - Kementerian Koperasi dan UKM dan Kemenkum HAM akan menggratiskan pembuatan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia (UKM).
Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan latar belakang peluncuran program ini terjadi karena banyaknya produk-produk unggulan yang dibuat UKM Indonesia dicuri oleh negara lain. "Pemerintah akan melindungi hak cipta produk UKM agar tidak dicuri lagi oleh negara lain. Saya mau semua produk-produk yang penting harus dipatenkan desainnya sehingga kekayaan seni, budaya, dan kreativitas Indonesia tetap terjaga," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Cara Mengurus HAKI Gratis untuk UKM
Untuk mempermudah pendaftaran HAKI secara gratis, Kemenkop UKM dan Kemenkum HAM menggunakan sistem pendaftaran secara online. Pelaku UKM cukup mengisi form pendaftaran dan mengunggah foto produk ke situs milik Kemenkop UKM.
"Setelah datanya masuk, tim Kemenkop UKM akan memverifikasi data-data dari UKM. Jika terbukti bahwa produk tersebut benar-benar original, kami akan melanjutkan ke Kemenkum HAM untuk diproses. Pokoknya, kami ingin proses hak cipta bisa didapatkan dengan mudah dan tidak berbelit," imbuhnya.
Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkum dan HAM Ahmad M Ramli menjamin pengurusan Hak Cipta untuk produk UKM diprediksi rampung dalam waktu singkat.
"Jika berdasarkan Undang-Undang, pengurusan form pendaftaran HAKI minimal 6 bulan. Kami akan membuat lebih efisien. Hanya 30 menit saja, UKM sudah bisa mengantongi sertifikasi HAKI," katanya.
Dia mengatakan jika pelaku UKM ingin mengurus sendiri, biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp300ribu. Namun, kini dia memberi garansi pelaku UKM tidak perlu membayar sepeserpun untuk mendaparkan sertifikasi HAKI.
Lebih lanjut, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi pembuatan sertifikat HAKI ke berbagai daerah, khususnya yang menjadi sentra UKM.
"Untuk saat ini layanan masih difokuskan melalui situs online. Namun, ke depannya kami akan memberdayakan kantor wilayah di 33 provinsi untuk menjangkau lebih banyak UKM dapat HAKI secara gratis," ujarnya.
