Saturday, October 21, 2017

Mengawal Roadmap Indonesia Menuju Swasembada pangan

Sebagai negara agraris, cita-cita swasembada pangan bukanlah mimpi di siang bolong. Secara topografi Indonesia memenuhi syarat untuk berkembang menjadi negara swasembada. Bahkan, bukan tidak mungkin menjadi lumbung pangan dunia. Selain itu, secara kultural masyarakat Indonesia secara kultural adalah masyarakat agraris, ini terbukti dari kecenderungan masyarakat yang masih besar untuk memiliki lahan garapan.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah membuat peta jalan (roadmap) swasembada pangan 2016-2045. Peta jalan itu menjadi acuan bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi bahan pangan sehingga secara perlahan impor bisa diturunkan. Tetapi, menyelesaikan persoalan pertanian Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena harus dimulai dari sektor hulu dan hilir, mulai dari lahan pertanian hingga pada proses penyerapab hasil produksi pertanian. 


Untuk itu, apapun kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah haruslah mampu dengan sigap diterjemahkan oleh segenap kepala daerah. Karena, 
Kunci keberhasiIan dan kedaulatan pangan berada di tangan daerah di mana letak lahan-lahan pertanian tersebut berada. Lalu, sejauh mana sinergitas pemerintah daerah dan stackholder terkait dalam mengawal roadmap Indonesia menuju swasembada pangan?

Hadiri Seminar Nasional dengan Tema:

"Mengawal Roadmap Indonesia Menuju Swasembada pangan"

Keynote Speaker:
1. Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP (Menteri Pertanian)
2. Sudin, SE (Komisi IV DPR RI)
3. Iwan Dwi Laksono (Ketua Umum DPP JAMAN 

Panelist:
1. M. Ridho Ficardo (Gubernur Lampung)
2. Prof. Hasriadi Mat Akin (Rektor Unila)
3. Rismayanti Borthon (Direktur Eksecutif Agri Care and Development (ACD) Institute)
4. Benny Nugroho (Pengusaha/ Direktur Rumah Kompos)
5. Ahmad Rifai (Ketua Umum Serikat Tani Nasional)

Moderator : Yoso Mulyawan

Waktu pelaksanaan:
Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2017
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Auditorium Perpustakaan Unila

Contact Person:
Erwinda Mericko

Tuesday, May 9, 2017

Cara Mengurus PIRT untuk Usaha Kecil menengah (UKM)

Desa Mulyasari (Karawang) - Bila Anda pelaku Usaha Kecil Menengah yang memproduksi olahan makanan, sebaiknya Anda harus memikirkan untuk segera membuat PIRT. Kenapa? Dengan memiliki PIRT banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan untuk perkembangan dan kemajuan usaha Anda.

Salah satu keuntungan yang bisa didapat misalnya, brand yang Anda dirikan menjadi kredibel sehingga konsumen lebih percaya pada produk-produk Anda. Alhasil orang tidak ragu untuk menggunakan produk Anda. 

Kira-kira seperti apa sih cara membuat PIRT? Berikut ini caranya, berdasarkan sajian berita yang dikutip dari laman tangselmedia.com

Cara Mudah Mengurus PIRT UKM/UMKM 


Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) hanya diberikan pada produk pangan olahan dengan tingkat risiko yang rendah. PIRT ini dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki masa kadarluarsa di atas 7 hari dan berlaku selama 5 tahun kemudian dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis. 

Sedangkan untuk makanan dan minuman yang kadarluarsanya di bawah 7 hari masuk dalam golongan Layak Sehat Jasa Boga dengan nomor PIRT berlaku selama 3 tahun saja.

Syarat-Syarat Pengurusan PIRT

  • Mengisi Form dari Dinas Kesehatan Kabupanten/Kotamadya
  • Foto Copy KTP pemilik usaha
  • Pas Foto 3 X 4 penanggung jawab usaha berjumlah 3 lembar
  • Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari kecamatan tempat usaha di dirikan. Biaya tergantung kecamatan masing-masing, karena biasanya setiap kecamatan berbeda. 
  • Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT. Biasanya diadakan 3 bulan sekali, atau menunggu peserta secara kolektif, minimal 15 orang (tergantung aturan dan kebijakan masing-masing kotamadya/kabupaten). Biaya penyuluhan berkisar Rp. 200.000 sampai Rp 300.000, tergantung wilayah kota/kabupaten
  • Sertifikat hasil uji laboratorium. Biasanya Dinkes yang menyarankan laboratorium yang untuk pengujian, biayanya sekitar Rp 300.000
Sebelum mengurus Perizinan PIRT sebaiknya perhatikan dulu produk Anda, bila produk yang Anda buat termasuk salah satu dalam daftar di bawah ini, Anda tidak akan bisa mengurus PIRT-nya. Produk tersebut antara lain, sebagai berikut:
  • Susu dan hasil olahannya
  • Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku
  • Makanan kaleng
  • Makanan bayi
  • Minuman beralkohol
  • AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)
  • Makanan/Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI
  • Makanan/Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM
Catatan yang harus di perhatikan UKM adalah persyaratan di tiap daerah bisa berbeda-beda dan permohonan tidak dapat diajukan jika memerlukan izin dari BPOM atau memerlukan persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia).

Desa Mulyasari, Karawang

Sekian berbagi informasi mengencai cara pengurusan perizinan PIRT ini, semoga menginspirasi. (Sumber: Tangsel Media)

Cara Membuat Sertifikat Halal MUI

Desa Mulyasari (Karawang) - Punya produk sendiri? Ingin membuat label halal MUI? Anda sudah berada di artikel yang tepat, kita akan berbagi mengenai cara membuat sertifikat/label halal MUI. Artikel ini dikutip langsung dari laman MUI.

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. 

Cara Membuat Sertifikat Halal MUI


Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal :
  • Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH
  • Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
  • Menyiapkan dokumen sertifikasi halal
  • Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)
  • Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi
  • Pelaksanaan audit
  • Melakukan monitoring pasca audit
  • Memperoleh Sertifikat halal
Secara ringkas ada 8 tahap proses pembuatan sertifikasi halal MUI. Rincian dari masing-masing tahap di atas bisa Anda baca pada paragraf di bawah ini.

Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJHPerusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Ringkasan HAS 23000 dapat dilihat di sini  dokumen HAS 23000 dapat dipesan disini (e-store). 

Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training). Informasi mengenai pelatihan SJH dapat dilihat disini

Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. 

Untuk membantu perusahaan dalam menerapkan SJH, LPPOM MUI membuat dokumen pedoman yang dapat dipesan di sini.

Menyiapkan dokumen sertifikasi halalPerusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. 

Penjelasan mengenai dokumen sertifikasi halal dapat dilihat di user manual Cerol yang dapat diunduh di sini

Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh di sini. 

Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasiSetelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. 

desa mulyasari karawang

Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.

Pelaksanaan auditAudit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

Melakukan monitoring pasca auditSetelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

Memperoleh Sertifikat halalPerusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

Gimana Akang dan Teteh, simpel banget kan. SIlakan persiapkan dokumennya kemudian ajukan, sukses ya. Semoga artikel cara membuat sertifikat halal ini dapat menginspirasi. (Sumber: Halal MUI)

Tuesday, April 25, 2017

Sawah Digusur, Petani Dikubur! (Seruan Aksi Kubur Diri)

Desa Mulyasari (Karawang) - Konflik antara petani di Teluk Jambe dan PT. Pertiwi Lestari, tak kunjung menemukan penyelesaian yang adil.

Perwakilan 500 keluarga petani yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe (STTB) di Karawang akan melaksanakan aksi kubur diri di depan Istana Negara RI untuk meminta kepada Presiden Joko Widodo mengembalikan mereka ke lahan pertaniannya dan mencabut sertifikat tanah atas nama PT. Pertiwi Lestari yang telah dinyatakan ilegal oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI.

petani telukjambe

Para petani telah diusir, mengalami kekerasan fisik, dan perusakan lahan pertanian oleh PT. Pertiwi Lestari sejak bulan Oktober 2016. 11 orang di antaranya sempat mengalami kriminalisasi dan hanya 5 orang yang dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri Karawang.

Telah hampir 1 tahun berlalu, namun pemerintah sama sekali belum memberikan solusi apapun terhadap para petani Karawang. Karenanya, para petani Karawang yang tergabung dalam STTB akan melaksanakan AKSI KUBUR DIRI yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal: Selasa, 25 April 2017
Jam: 11.00 WIB – Selesai
Lokasi: Taman Pandang Istana, depan Istana Negara Republik Indonesia
Agenda: Melaksanakan aksi protes kubur diri sampai konflik agraria di Teluk Jambe diselesaikan oleh pemerintah.

Kontak:
1. Maman Nuryawan (081367788048)
2. Aris Wiyono (087784030444)

Sumber:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=215710542261805&set=a.171506386682221.1073741828.100014685826346&type=3&theater

Friday, March 10, 2017

Cara Mudah Mendirikan Lembaga Koperasi

Desa Mulyasari (Karawang) - Bagaimana cara mendirikan koperasi? Sebenarnya untuk bisa mendirikan koperasi ini terbilang mudah, hanya saja perlu diingat, tujuan koperasi yaitu tujuan bersama dari setiap anggota yang mendirikan koperasi.

Nyawa dari koperasi adalah gotong-royong bukan perseorangan, sehingga koperasi bukan alat untuk memperkaya diri sendiri, melainkan wadah untuk membangun kesejahteraan bersama.

Cara Mudah Mendirikan Koperasi


Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dengan matang sebelum Anda mendirikan koperasi, pertama mengenai esensi dari pendirian koperasi itu, harus didasari oleh kebutuhan dan kesadaran. Perlu apa tidak koperasi di daerah ini, jika perlu kenapa? Apakah sudah ada rencana usaha yang akan dijalankan? Bagaimana persiapannya seperti modal, tempat usaha dan sebagainya?

desa mulyasari, ciampel, karawang

Cara Pembentukan Koperasi
Kita andaikan semua pertanyaan di atas berakhir pada jawaban bahwa harus ada koperasi. Maka berikut ini langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa mendirikan koperasi.
  • Rapat persiapan pembentukan yang menghadirkan calon pendiri, untuk koperasi primer dibutuhkan minimal 20 orang agar koperasi bisa berdiri. Kantor koperasi dan jenis usaha harus jelasa dan yang paling penting kesepahaman kebutuhan. Koperasi adalah media bagi masyarakat untuk menumbuhkna kerjasama, gotong royong dalam konteks ekonomi, sehingga sangat penting setiap pendiri memahami tujuan mulai ini.
  • Pelaksanaan rapat pembentukan. Pada rapat pembentukan di tentukan pendiri dan pengurus serta pengesahan anggota dengan cara semua pendiri menanda tangani berita acara pembentukan koperasi kemudian ditentukan pengurus koperasi, anggaran dasar ( Peraturan-peraturan Pokok), serta rencana kerja dan rencana anggaran.
  • Sosialisasikan koperasi yang baru dibentuk kepada pemerintah, calon relasi, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
  • Sesegera mungkin diadakan rapat pengurus yang akan membahas program kerja, peraturan-peraturan usaha dan administrasi. Jika koperasi ingin di buatkan badan hukum maka setelah koperasi dibentuk langsung diajukan permohonan Badan Hukum Kepada Pemda TK II.
Secara prinsip, langkah pembentukan koperasi sesederhana di atas walaupun prosesnya butuh waktu dan lebih rumit. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah  pengelolaan koperasi. Paling sedikit ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam usaha mensukseskan koperasi, yaitu:
  • Adminstrasi yang baik, termasuk didalamnya adalah administrasi keuangan. 
  • Sumber Daya Manusia yang baik, bertagwa dan bertanggung jawab. Dan 
  • Pengelolaan anggota dan relasi yang baik. 
Untu informasi lebih lengkap mengenai syarat pendirian koperasi/pendaftaran pendirian koperasi silakan langsung meluncur ke link berikut Registrasi Koperasi.

Referensi


http://www.koperasi.net/2015/10/cara-mendirikan-koperasi.html
Sumber gambar: http://rumpunips.com/wp-content/uploads/2017/02/koperasi-indonesia-660x371.jpg

Thursday, March 9, 2017

Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenis Koperasi

Desa Mulyasari (Karawang) -  Koperasi bila mendapatkan peran yang maksimal dapat dikatakan sebagai ruh dari perekonomian bangsa. Koperasi tidak sekadar lembaga bisnis, di dalamnya ada nilai-nilai yang melampaui hal-hal ekonomi belaka, misalnya gotong-royong, kebersamaan, dan keadilan.

Dengan sederhana koperasi merupakan sistem andal yang bisa dijalankan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan sosial, tidak sekadar terbatas pada sisi ekonomi saja. Hanya saja peran koperasi masih butuh waktu agar bisa lebih mengakar dan menjadi basis-basis unggulan di berbagai sektor.


Apakah mendirikan koperasi itu sulit? Sebenarnya tidak begitu sulit, terlebih saat ini pembentukan koperasi telah bisa dilakukan secara online. Cara mendirikan koperasi di Indonesia terbilang cukup mudah karena persyaratan yang harus dipenuhi tidak terlalu banyak, akan tetapi saringkali aspek idiologis dari pendirian koperasi dikesampingkan. padahal dalam konteks koperasi Indonesia bagian inilah yang sangat penting.

Bagaimana cara mendirikan koperasi yang baik? hal pertama yang harus diketahui adalah pengertian koperasi, tujuan koperasi, dan jenis koperasi.

Pengertian Koperasi
Kata Koperasi berasal dari Bahasa Inggris cooperative yang berarti kerjasama. Jadi pengertian koperasi secara sederhana adalah organisasi atau perkumpulan orang yang bergabung secara sukarela dan mempunyai tujuan sama dalam memenuhi kebutuan serta salang bekerjasama. 

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992. 

desa mulyasari, ciampel, karawang

Koperasi seharusnya mempunyai Badan Hukum, tetapi jika tidak mempunyai badan hukum akan disebut sebagai Pra-koperasi.

Tujuan Koperasi

Koperasi tetap memiliki tujuan dimana tujuan tersebut dititik beratkan pada kepentingan para anggota dan bukan menimbun kekayaan sendiri. Berikut ini adalah tujuan koperasi, bukan hanya untuk anggota melainkan juga untuk para konsumennya atau pelanggan.
  • Bagi produsen, ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi.
  • Bagi konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah
  • Sedangkan bagi usaha kecil, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.
Aneka Jenis Koperasi
Koperasi menurut usahanya dapat di bedakan menjadi:
  • Koperasi Produksi Contoh : koperasi pertanian, koperasi susu ( peternak), Koperasi batik dll
  • Koperasi KonsumsiContoh: Koperasi yang mengusahakan swalayan, toko dll
  • Koperasi Jasa, Koperasi yang mengusahakan bisnis trasportasi misalnya :kopata, kobutri. Koperasi simpan pinjam dll
  • Koperasi Serba UsahaKoperasi yang mempunyai banyak usaha
Sebenarnya masih banyak macam-macam koperasi berdasarkan pengelompokan-pengelompokan yang lain. Bagaimana cara mendirikan koperasi? Akan kita bagikan dalam artikel berbeda :)

Referensi:
http://www.koperasi.net/2015/10/cara-mendirikan-koperasi.html
http://genggaminternet.com/pengertian-koperasi-tujuan-fungsi-dan-jenis-koperasi/

Wednesday, March 8, 2017

Pengertian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Desa Mulyasari (Karawang) - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelolah oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomi desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. 

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)


Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainya,sebagai berikut :
  • Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelolah bersama
  • Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil)
  • Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
  • Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar
  • Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejaktraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa
  • Difasilitasi oleh Pemerintah Propinisi,Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahaan Desa.
  • Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD,Pemerintah Desa dan Anggota)

Tujuan Pendirian BUMDesEmpat tujuan pendirian BUMDes,diantaranya sebagai berikut :
  • Meningkatkan Perekonomian Desa
  • Meningkatkan Pendapatan asli Desa
  • Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  • Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produksif desa yang dilakukan secara Koorperatif,Partisifatif,Emansipatif,Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri,efektif,efisien dan profesional.

Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa. 

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah:
  • Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
  • Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar
  • Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
  • Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi
  • Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:
  • Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
  • Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
  • Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis
  • Industri dan kerajinan rakyat.
Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). 

Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan

Landasan Dasar Hukum BUMDESPendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:
  • UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
  • PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
  • Pasal 78
1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

  • Pasal 79
1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2) 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

3) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

a) Pemerintah Desa;

b) Tabungan masyarakat;

c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

d) Pinjaman; dan/atau

e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

4) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat.

  • Pasal 80
1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

  • Pasal 81

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan

2) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan

3) Daerah Kabupaten/Kota

4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

Bentuk badan hukum;
Kepengurusan;
Hak dan kewajiban;
Permodalan;
Bagi hasil usaha atau keuntungan;
Kerjasama dengan pihak ketiga;
Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.


Perencanaan dan Pendirian BUMDES
Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya,maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). 

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. 

Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. 

Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). 

Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undangundang. 

bumdes, mulyasari, karawang

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. 

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. 

Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya. (Sumber: https://www.facebook.com/kirana.cibitung/posts/158797314245619)